#Ptun

Kami Kembali Hadir untuk Melayani Anda! 🏛️✨ ​Halo Sobat PTUN Yogyakarta! 👋 ​Setelah libur/jeda operasional, per hari ini, Rabu, 25 Maret 2026, layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta resmi DIBUKA KEMBALI. Kami siap melayani kebutuhan hukum dan informasi Anda dengan semangat integritas yang tinggi. ​Silakan datang langsung ke kantor kami atau bagi Anda yang ingin berkonsultasi dari rumah, bisa melalui: 📞 Hotline Resmi 0274 520502 (Whatsapp/Call) 📱 Media Sosial (ptunyogyakarta) 🌐 Website : ptun-yogyakarta.go.id ​Mari wujudkan keadilan yang transparan dan akuntabel. Kami tunggu kehadirannya!

Pernyataan dari Perkumpulan Huma terkait putusan gugatan Batur dari PTUN Jakarta yang hasilnya tidak berpihak kepada para petani Batur. Hasil ini tidak membuat para petani Batur gentar, justru lebih erat lagi untuk menjaga satu sama lain. #SaveBatur

#SikatMafiaTanah #SaveSmansaBandung Alhamdulillah akhirnya kita Menang Banding dalam Kasus Sengketa Tanah SMANSA Bandung di PTUN Bandung, dan kemenangan ini bukan karna perjuangan aku sendiri tapi pastinya ini perjuangan bersama untuk sikat mafia, termasuk mafia tanah. Dengan Putusan tersebut maka: 1. Putusan pada tingkat pertama dalam perkara Nomor : 164/G/2025/PTUN. BDG tidak memiliki memiliki kekuatan hukum yang mengikat karna telah dinyatakan batal oleh Putusan PTTUN 2. Gugatan Penggugat pada tingkat pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima 3. Posisi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang hak atas objek tanah yang ditempati SMA 1 Bandung telah diperkuat oleh Putusan PTTUN bandung Terimakasih Presiden Prabowo @prabowo , Komisi Yudisial @komisiyudisialri ,Mahkamah Agung @humasmahkamahagung , Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi @dedimulyadi71 , Pimpinan DPR RI @dpr_ri , Pimpinan dan Anggota Komisi 3 DPR RI, Alumni, Guru dan Siwsa SMANSA Bandung, Serta Netizen +62 yang sudah bantu viralkan❤️ Salam sopan Indonesia! Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi VI DPR RI #SikatMafiaTanah #SaveSmansaBandung

Ratusan petani yang tergabung dalam Kerukunan Tani Cimande, Kabupaten Bogor, menghadiri sidang gugatan agraria di PTUN Bandung pada Kamis (30/04/2026). Dalam aksi tersebut, para petani membawa hasil panen berupa buah dan sayuran ke ruang sidang sebagai simbol perlawanan. Para petani menggugat BPN Jawa Barat serta PT Panorama Agro Lemah Duhur terkait sengketa lahan seluas lebih dari 41 hektare. Mereka menilai lahan yang telah digarap selama puluhan tahun itu merupakan warisan turun-temurun, namun diduga diserobot setelah terbit sertifikat atas nama perusahaan. Kuasa hukum petani menyebut lahan tersebut merupakan eks PTPN 11 yang telah dimanfaatkan warga lebih dari dua dekade. Pihak PTUN Bandung membenarkan adanya gugatan tersebut dan menyebut kehadiran para petani merupakan bagian dari proses persidangan untuk melengkapi berkas. Para petani berharap sengketa ini dapat diselesaikan secara adil, mengingat lahan tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama mereka. Tuliskan komentarmu dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV

Seorang advokat bernama Arjana Bagaskara Solichin menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta terkait penanganan banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gugatan citizen lawsuit bernomor 415/G/TF/2025/PTUN.JKT itu diajukan pada Jumat, 5 Desember 2025. Sebagaimana dikutip Tempo, Ia menggugat Presiden Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.  Arjana meminta PTUN memerintahkan Presiden menetapkan banjir ini sebagai bencana nasional, karena menurutnya pemerintah lamban merespons situasi yang memakan korban besar. Arjana menegaskan, sebagai warga negara, ia berhak menuntut negara memenuhi kewajiban perlindungan. Ia meminta pemerintah memberi bantuan dan ganti rugi kepada korban serta menetapkan banjir ini sebagai bencana nasional sejak awal karena dampaknya sangat luas. | Narasi Daily #PemerintahDigugatAdvokatKePTUN #NarasiDaily #NarasiNewsroom #JadiPaham

Selesai! Tutut Soeharto Cabut Gugatan Terhadap Menkeu di PTUN, Purbaya: Sudah Saling Kirim Salam Baca artikel selengkapnya di situs wow.tribunnews.com #tututsoeharto #ptun #beritaterkini #purbaya

kalo ngomong seenak-jidatnya engga ikuti prosesnya bilang proses penunjukkan PSN-PIK2 di perpres tertutup dan melanggar hukum tiba2 muncul. kalo melanggar masih ada upaya hukum, kalian gugat ke ptun atau uji materil bukan koar2. bahwa pengusulan proyek ini masuk ke dalam jajaran PSN terbuka bagi seluruh pihak. Pengusulan itu pun bisa dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (KL), dan BUMN/D yang bersifat bottom-up. Semua usulan dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). sebab engga semua usulan proyek infrastruktur dapat langsung disetujui menjadi PSN, Proses Ketat. untuk PSN PIK 2 aja, penunjukkannya dilakukan unt sektor pariwisata hijau khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun, diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda. org2 model begini kalo masuk pemerintahan biasanya minta anggaran aja, maunya pake anggaran negara disuruh cari investor jgn pake apbn sempoyongan. 😂

Liputan sidang perdana di PTUN Jakarta terkait Status Bencana Nasional 🇮🇩

Mau Sampai Kapan Negara Diam? Persoalan AKP Migran bukan soal regulasi tambahan. Ini soal siapa yang dipilih negara untuk dilindungi. Koalisi Tim Advokasi Migran Gugat Penguasa (TAGP) hadiri pemeriksaan persiapan di PTUN Semarang. TAGP menggugat pernyataan pejabat Kemenhub dan KSOP Tegal. #LindungLautLindungiPekerja #LawanSekarangatauTertindasSelamanya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh Putri Presiden ke-2 RI Soeharto Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (12/9/2025), telah dicabut. “Saya dengar sudah dicabut barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Sebelumnya, Tutut Soeharto resmi melayangkan gugatan terhadap menteri keuangan (menkeu). Gugatan itu didaftarkan pada 12 September 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT. Update berita selengkapnya di Beritasatu TV, BTV, BeritaSatu.com, & YouTube BeritaSatu! #PurbayaYudhiSadewa #TututSoeharto #Gugatan #MenteriKeuangan #SaatnyaIndonesiaBerbenah #BeritaSatu

Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto menggugat Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di PTUN Jakarta pada 12 September 2025 Sejumlah pihak menyebut gugatan terkait Keputusan Menkeu tentang pencegahan Tutut ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara Yang mana, beleid itu diteken Menkeu saat masih dijabat Sri Mulyani. #Suarasurabaya #Suarasurabamedia #TututSoeharto #Purbaya #Menkeu

Bahagia saja hadapi gugatan di PTUN, sebahagia emak-emak saat melihat tatapan tajam dari om @mraulnsyh