#Dpr

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke Board of Peace memunculkan pertanyaan dari publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 dijelaskan bahwa perjanjian internasional harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait perjanjian internasional perlu disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Karena itu, banyak pihak mempertanyakan apakah proses pengambilan keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. #GerpolTV #politik #Prabowo #DPR #BoardofPeace

📢 DPR: Anggaran Gaji Guru Ada, Rp5 Juta Termasuk Honorer Bisa! Tinggal Kemauan Pemerintah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa peningkatan gaji guru bukan soal ada atau tidaknya dana. 💬 Ia menyampaikan, anggaran untuk menaikkan gaji guru sebenarnya tersedia, termasuk dorongan agar gaji guru mencapai Rp5 juta per bulan—bahkan untuk honorer. 📌 Sikap DPR jelas: ✔️ Mendukung penuh kenaikan gaji guru ✔️ Siap mendorong kebijakan kesejahteraan 🤔 Lalu apa kendalanya? ⚖️ Bukan anggaran… ❗ Tapi political will dari pemerintah 📚 Artinya, keputusan ada di tangan kebijakan: 💰 Dana ada 📄 Dukungan ada ➡️ Tinggal keberanian untuk merealisasikan 🇮🇩 Harapannya: 👩‍🏫 Guru honorer tidak lagi tertinggal 📈 Kesejahteraan meningkat 🎓 Pendidikan semakin berkualitas 🔥 Karena guru yang sejahtera adalah kunci lahirnya generasi hebat. #Guru #GuruHonorer #KesejahteraanGuru #DPR #PendidikanIndonesia

DPR bersama pemerintah resmi menyepakati target penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru paling lambat akhir tahun ini. Kesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dalam prosesnya, DPR membuka ruang partisipasi bagi serikat buruh untuk merumuskan substansi awal sebelum dibahas bersama pemerintah dan legislatif. Keterlibatan buruh dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pekerja dan tidak kembali menimbulkan polemik di kemudian hari. #MayDay2026 #poldagri #SufmiDasco #dpr #dondasco

Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengakui pola pendidikan taruna Akpol masih kurang manusiawi. Sebab, para taruna harus bangun sejak pukul 04.00 dan baru menyelesaikan aktivitas pada pukul 22.00. Pengakuan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026). Sumber: Youtube/TV Parlemen Penulis: Adhyasta Dirgantara, Danu Damarjati Kreatif: Rega Almuhtada Produser: Yuna Fikry #Polri #DPR #Cut

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi polemik pelarangan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. Isu dinilai sensitif dan perlu diantisipasi. DPR akan meminta penjelasan melalui komisi terkait. Puan menyatakan belum mengetahui isi film tersebut. Film Pesta Babi mengangkat konflik lahan di Papua Selatan, termasuk proyek strategis nasional. Pembubaran nobar terjadi di Ternate dan memicu kritik soal kebebasan berekspresi. (KM) #PuanMaharani #PestaBabi #DPR

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda melakukan video call dengan Siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra yang merupakan peserta Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Josepha viral usai berani menyuarakan kecurangan yang dialaminya saat lomba tersebut. Sebagai bentuk apresiasi, Rifqinizamy juga menawarkan kepada Josepha beasiswa S1 ke China dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. #cerdascermat #josepha #mpr #dpr #tutur

Kajari Karo mengakui adanya kesalahan ketik istilah hukum dalam surat penahanan videografer Amsal Sitepu. Majelis hakim memerintahkan “penangguhan penahanan”, namun dalam surat Kejari tertulis diksi “pengalihan penahanan”, yang mana itu merupakan dua hal berbeda. “Siap, memang salah yang mengetik,” ujar Kajari Danke Rajagukguk gugup. Ketua Komisi III Habiburokhman menilai seharusnya seorang pimpinan kejaksaan lebih teliti dalam memahami istilah hukum fundamental. “Ibu tanda tangan enggak cek dulu?,” tanya Habiburokhman. Danke pun akhirnya berkali-kali meminta maaf. “Siap, pimpinan, siap salah, pimpinan. Siap, pimpinan, siap salah, pimpinan,” ujar Danke. Danke juga memberikan pembelaan terkait lambatnya proses keluarnya Amsal dari rumah tahanan usai putusan penangguhan dikabulkan hakim. Menurutnya, keterlambatan tersebut terjadi karena jaksa eksekutor harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih dua jam dari Karo menuju Medan. Padahal, Habiburokhman menegaskan bahwa sesuai hak asasi, Amsal seharusnya bisa langsung bebas sesaat setelah penetapan pengadilan keluar tanpa harus menunggu proses birokrasi perjalanan jaksa. #ctdinsider #kejari #videografer #dpr #typo

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah sempat menjalani sanksi penonaktifan. Penetapan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Keputusan ini diambil merujuk pada surat dari Fraksi Partai Nasdem terkait pergantian pimpinan komisi. Sahroni kembali mengisi posisi tersebut untuk menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya ditunjuk saat Sahroni dinonaktifkan. Dalam prosesi penetapan, Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan dari para anggota yang hadir. “Apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi III DPR?” ujar Dasco dalam rapat yang kemudian disetujui secara kolektif. Sebelumnya, Sahroni dijatuhi sanksi penonaktifan selama enam bulan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 5 November 2025. Sanksi ini merupakan buntut dari pernyataan kontroversial yang dinilai menyimpang dari garis perjuangan partai dan memicu aksi massa pada Agustus 2025. Masa sanksi tersebut dihitung sejak DPP Partai Nasdem menjatuhkan putusan penonaktifan pada akhir Agustus 2025. Usai penetapan, Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan DPR, anggota Komisi III, serta pihak MKD yang telah memproses perkaranya. “Terima kasih kepada pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi lebih baik,” ungkap Sahroni. Kini, ia resmi kembali mengemban tugas di komisi yang membidangi urusan penegakan hukum tersebut. #THEOG #OGNews #AhmadSahroni #Komisi3 #DPR RI Sumber: Berita Satu & Kompas Sumber visual: TVR Parlemen, @ahmadsahroni88 , TikTok @/cak_rochim, Kontras Aceh

Terimakasih sudah mention dan lihat video saya. Semoga 2026 udah gak ada itu fotokopi KTP. Di jaman yang kita udah hampir diganti Claude, masak masih fotopi KTP. Kritik bukan berarti benci, tapi cinta dan peduli sama bangsa sendiri. #ktp #ektp #fotokopiktp #dpr

Massa buruh datang ke dua titik berbeda di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pada Jumat, (01/05/2026). Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para buruh termasuk hilangkan outsourcing sampai pemerataan upah buruh. Kreatif: Jessica Emmanuella Produser: Akhdi Martin Pratama #MayDay #DPR #Buruh

DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada 21 April 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, dengan dukungan lintas fraksi serta kehadiran Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan jajaran wakil menteri. Melalui RUU ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, mulai dari upah layak, jam kerja, hingga perlindungan dari kekerasan. Ini menjadi langkah konkret negara dalam memperkuat perlindungan dan pengakuan bagi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia. #RuangAspirasi #RUUPPRT #DPR #SufmiDasco #dondasco

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik setidaknya sampai akhir tahun 2026. Hal demikian dikatakan Purbaya saat hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). "Kami siap tidak menaikkan (harga, red) sampai akhir tahun, untuk BBM bersubsidi, ya," kata dia dalam rapat, Senin. Diketahui, harga minyak dunia melonjak seiring ekskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran. Menurut Purbaya, Kemenkeu sudah menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, dari USD 80 sampai 100 per barel. "Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung,” lanjut dia. #BBM #Menkeu #PurbayaYudhiSadewa #DPR