#Pasal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan pekerja swasta terkait potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Tunjangan Hari Raya (THR). Ia menegaskan bahwa secara aturan, pegawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) sama-sama merupakan subjek pajak. Menurutnya, keluhan terkait potongan pajak seharusnya disampaikan kepada perusahaan sebagai pemberi kerja. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa THR termasuk pendapatan tidak teratur. Karena itu, penghitungan pajaknya menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. 🎥: Kompas.com/Ahmad Zilky Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne Produser: Akhdi Martin ~R #Purbaya #THR #Cut

Uish, ada ke yang kahwin dengan abang ex sebab nak balas dendam punya pasal? Korang dah tengok ke cerita Isteri Rahsia Ungku Jabbar? Tonton ulangan di 📺 Astro Ria 104 | Astro GO | sooka #JomUsha @MeleTOP #AstroOne #OnDemand #MeleTOP

SAKIT ITU MUSIBAH, BUKAN ALASAN POTONG GAJI! Bos hati-hati, ini urusan PIDANA! ⚖️🚫 Udah badan sakit, surat dokter ada, eh pas gajian malah nangis karena nominalnya “disunat”? Jangan mau diem aja, ini hak anda yang dirampas! 🗣️❌ Dengar ya: Secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 (2) UU Ketenagakerjaan, karyawan yang sakit dan punya bukti medis WAJIB tetap dibayar gajinya. Memotong gaji sepihak untuk alasan sakit bukan cuma “pelit”, tapi itu pelanggaran UU Ketenagakerjaan yang serius! 🏛️🚓 Karyawan itu manusia, bukan robot yang gak bisa rusak. Jangan biarkan perusahaan toxic mengabaikan hak dasar anda sebagai pekerja. Lawan dengan ilmu hukum! 💪🔥

MENIKAH SIRI BERPOTENSI TERKENA PASAL BERLAPIS ! #lawyer #pengacara #advokat #hukum #hukumindonesia #hukumperdata #hukumpidana #uuite #pengadilan #perceraian #nikahsiri

Repost @politicrecord KOK BISA?? 😱 Guru Besar UGM ini ungkap fakta mengejutkan soal perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat! 🇮🇩🇺🇸 Ternyata berpotensi melanggar PASAL 11 UUD 1945 karena gak lewat DPR? Waduh, gimana nasib kedaulatan kita kalau begini terus? Rakyat harus tahu! Simak penjelasannya sampai habis. 🔥 Biar paham Sumber: Satu Visi Utama #jejaksigunos #miris #salamwaras

NI SEMUA @adnaa.hq punya pasal😭

masa kecik melalak kalau dgr pasal kahwin.dah bsr skit ni dia membebel suruh mama dia kahwin😂 👗 @shafira_s

Jangan tertipu dengan narasi oknum maskapai. Uang Rp300.000 itu hanyalah kewajiban administratif standar menurut Permenhub No. 89 Tahun 2015. Tapi, keterlambatan mereka adalah bentuk WANPRESTASI (Ingkar Janji) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Jika delay tersebut menyebabkan Anda: ❌ Kehilangan kontrak bisnis jutaan rupiah. ❌ Tiket koneksi/kapal pesiar hangus. ❌ Kerugian materiil dan immateriil lainnya. Maka uang 300 ribu itu TIDAK menggugurkan hak Anda untuk menuntut ganti rugi nyata di Pengadilan atau BPSK! ⚖️ ⚠️ PERINGATAN KERAS: Saat menerima uang kompensasi di bandara, HATI-HATI dengan surat yang Anda tanda tangani. Jika ada klausul “Melepaskan hak menuntut secara hukum di kemudian hari”, CORET ATAU TOLAK! Itu adalah jebakan agar mereka aman dari gugatan Anda. Ingat kasus David Tobing vs Lion Air? Beliau membuktikan bahwa konsumen punya taring di hadapan hukum. Lawyer Tips: 1. Foto Boarding Pass & Jadwal Delay. 2. Catat semua kerugian riil yang Anda alami. 3. Jangan takut bicara hak! Punya pengalaman pahit soal delay pesawat tapi cuma dikasih nasi kotak? Tulis di kolom komentar, mari kita bedah secara hukum! 👇⚖️ #HakKonsumen #PesawatDelay #GugatMaskapai #LawanMaskapai

Bang @adebhakti jangan ada kata damai, teror ini terorganisir, terstruktur dan masif.. harus dibongkar sampai ke perusahaan fintech yang bekerjasama dengan mereka.. pasal 62 POJK 22 tahun 2023 pihak PUJK harus bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga yang melakukan penagihan.. ini sangat mudah untuk diungkap.. kita kawal terus🗿🔥🚨 #pakbray #fyp #viral

PT Summarecon Agung Tbk punya aturan tegas yang melarang karyawan berselingkuh. Larangan ini bukan sekadar imbauan, tapi tertulis resmi di dalam Peraturan Perusahaan Pasal 41. Aturan ini dibuat oleh Liliawati Rahardjo, Komisaris PT Summarecon Agung Tbk, dan berlaku bagi seluruh jajaran perusahaan, mulai dari staff sampai direksi, dan setiap karyawan wajib menandatangani komitmen tersebut. Jika melanggar, konsekuensinya bisa sampai pemecatan tanpa pesangon. Menurut perusahaan, perselingkuhan dianggap bisa berdampak ke pekerjaan, mulai dari menurunkan fokus, merusak integritas, sampai berisiko memicu penyalahgunaan uang perusahaan. Pendapat kamu? 🤔

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke Board of Peace memunculkan pertanyaan dari publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 dijelaskan bahwa perjanjian internasional harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait perjanjian internasional perlu disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Karena itu, banyak pihak mempertanyakan apakah proses pengambilan keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. #GerpolTV #politik #Prabowo #DPR #BoardofPeace

Masih ditemukan pengendara yang tidak memakai TNKB, atau pakai TNKB yang tidak sesuai ketentuan. TNKB itu identitas kendaraan, wajib terpasang dan harus sesuai aturan dari Polri. Bukan untuk diganti-ganti, ditutup, apalagi dimodifikasi seenaknya. Pelanggaran seperti ini bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 280 UU Lalu Lintas. Kami imbau: Gunakan TNKB resmi Pasang di tempatnya Jangan diubah bentuk maupun tulisannya Tertib itu sederhana, tinggal mau atau tidak. #TertibLaluLintas 🚔#TryBuzzer #trybuzzerUGC @trybuzzer BZ-2026-31E1EF