#Pasal 36

Article 34 का खतरनाक सच | Martial Law कब लगता है? ⚠️ 🔥 Reel Caption (Research-Driven & Informative) क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएँ तो क्या होता है? यहीं आता है Article 34 — जब Martial Law लागू होता है और सेना को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है: ये कब लागू होता है और इससे नागरिक अधिकारों पर क्या असर पड़ता है? संविधान का ये प्रावधान कम चर्चा में है… पर बहुत शक्तिशाली है। ⚠️⚖️ --- 🔍 20 High-Searchable Keywords (comma separated) Article 34, मार्शल लॉ, भारतीय संविधान Article 34, Martial Law India, संविधान की धारा 34, Martial Law क्या है, संविधान जानकारी, भारतीय कानून, संविधान अधिकार, Martial Law rules, Indian Constitution facts, नागरिक अधिकार भारत, संविधान शिक्षा, भारत का संविधान, कानून और संविधान, emergency powers India, संविधान आर्टिकल 34 explain, constitutional law India, law awareness India, संविधान की जानकारी --- 🚀 3 High-Ranking Hashtags (without comma) #Article34 #IndianConstitution #lawawareness

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG BERGABUNG DAN MEMBENTUK SERIKAT PEKERJA DI PERUSAHAAN Ini penjelasan hukumnya ya guys.. Pasal 28 juncto Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 adalah landasan hukum perlindungan hak berserikat (anti-union busting) di Indonesia. Pasal 28 melarang siapapun menghalangi pekerja membentuk/menjadi anggota serikat, sementara Pasal 43 menetapkan pidana penjara (1-5 tahun) dan/atau denda (Rp100 juta - Rp500 juta) bagi pelanggar. Ini tindak pidana kejahatan. Berikut adalah penjabaran lengkapnya: 1. Bunyi Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 (Larangan Union Busting) "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau memindahkan pekerja/buruh; b. tidak membayar upah pekerja/buruh atau mengurangi upahnya; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti serikat pekerja/serikat buruh." Analisis Hukum: - Perlindungan Aktif: Pasal ini melindungi pekerja baik yang ingin membentuk serikat maupun yang tidak ingin bergabung, agar tidak dipaksa oleh pihak lain (pengusaha atau sesama pekerja). - Tindakan Terlarang: Larangan mencakup PHK, mutasi/demosi, pemotongan upah, hingga intimidasi fisik maupun mental. Konteks Union Busting: Pasal 28 bertujuan mencegah upaya union busting (penghancuran serikat) oleh pengusaha yang menganggap serikat mengganggu produktivitas. 2. Bunyi Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 (Sanksi Pidana) "1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan." Analisis Hukum: - Sanksi Berat: Karena dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat diproses pidana.

Pasal 45 ayat 1 UU no 23 tahun 2004 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). #pengacarakokojosephirianto #fyp #suami #istri #pasutri #rumahtangga #hukum #hukumindonesia #uupkdrt #kdrt #hukum

Hech qanday xat-hujjatsiz qarz bersangiz qaytarib olishingiz mumkin! Ushbu masalada sizga advokatlik xizmati kerak bo’lsa, bizga murojaat qiling! Instagram profilimiz biosidagi telegram kanalga oʻtib, telegram kanalning qidiruv boʻlimiga 7381 deb qidiring, shunda daʼvo ariza namunasi chiqib keladi! #qonunchilik qonunchilik #sud #advokat #pul #

PART 2 Bedah Pasal-Pasal Kontroversial di KUHP dan KUHAP Terbaru 2026 #edukasihukum advokatmalang #pengacaradidik #pidana #pengacaraindonesia

Hati-hati ya teman-teman yang aktif di Medsos! ✋ Jangan sampai postingan iseng malah berujung pidana. Berdasarkan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu ancamannya serius. Bisa kena 4 sampai 15 tahun penjara karena dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Aturan ini efektif berlaku 2 Januari 2026, tapi kita harus paham dari sekarang. Kecuali untuk kajian ilmu pengetahuan ya, itu beda cerita. Yuk, lebih bijak bermedia sosial dan jaga Pancasila kita! 🇮🇩 ⚖️ ERMA RANIK LAW & CONSULTING Pengacara Pontianak - Konsultan Hukum Pontianak Alamat: Jln. Parit Haji Husin II, Komplek Prestigio Royal Residence Nomor A 36, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor HP: 0815-4954-5177 @pn_pontianak @pengadilan_tinggi_pontianak @kemenkumkalbar polresta_pontianak @kejaripontianak #ErmaRanik #PengacaraPontianak #KonsultanHukumPontianak #KUHPBaru #HukumPidana #EdukasiHukum #Pancasila #KalimantanBarat

Perbuatan yang harus dapat hukuman maksimal ! Advokat / konsultan Hukum Ahmad Junianto, S.H, M.H. #ajandassociates #jalanhukum #hukumperdata #kuhpbaru #CapCut

Pasal 367 ayat 1 KUHP menyatakan, “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam hal ini adalah suami/istri dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.” #pengacarakokojosephirianto #fyp #hukum #hukumindonesia #pengacara #pengacaraindonesia #lawyer #advokat #kjilawyer #kji&partner #kjiandpartner #edukasihukum #rumahtangga #suami #istri #pasutri #hukumkeluarga

⚖️ Ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHAP juga lazim disebut dengan istilah notoire feiten notorious (generally known) yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini hanya digunakan sebagai penilaian terhadap hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena notoire feiten tidak tergolong sebagai alat bukti.* Misalnya, Api itu panas adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang. *Hukum online #hukum #mahasiswa #mahasiswahukum #anakhukum #ilmuhukum #fyp #adagiumhukum

Hukum Sudah Tidak Adil, Kepastian Hukum Tidak Ada. #yusrilihzamahendra #hukum #ilmuhukum #pidana #perdata #belajarhukum #informasihukum #fakultashukum #mahasiswahukum #advokat #pengacara #lawyer #law #lawofattraction #indonesia #fyp #fypシ

⚖️ Article 13 vs Article 368 — Who wins? 🤯 This confusion led to one of the biggest constitutional battles in India 🇮🇳 💡 The answer lies in the Basic Structure Doctrine 👉 Save this post 👉 Share with your study partner Follow 👉 @legal_law_tales #Article13 #Article368 #IndianConstitution #LawStudents #JudiciaryPrep LegalLawTales

⚖️ DIPUKUL DULUAN, BOLEH BALAS? Jangan asal membalas ya. Salah langkah bisa berujung pidana. Pahami hukum dan pasal yang berlaku sebelum bertindak. #proseshukum #hukumpidana #perkelahian #pahamhukum #fypシ❤️💞❤️