#Pasal 33

Pasal 33 ayat 3 merampas Hak Masyarakat Adat? Secara Konstitusional ❌ Secara Kebijakan ✅ Tapi z percaya alam punya caranya sendiri untuk selesaikan problem ini 😇 Ijin pinjam sound Kakaku @epo_dfenomeno - Suara alam

Mengapa harus ada Hukum Acara Pidana? Prof. Eddy Hiariej. Yt: kemenkum #pendapat_ahli #hukum #belajarhukum #hukumpidana #acarapidana

Senin, 4 Mei 2026. Prof. Dr. Romli Atmasasmita menyoroti penerapan pasal dalam perkara Nadiem Anwar Makarim yang didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut. Pasal 2 ditujukan kepada “setiap orang”, sementara Pasal 3 secara spesifik mengatur penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks ini, ia menilai bahwa penerapan Pasal 2 terhadap seorang pejabat negara berpotensi menimbulkan kekeliruan konstruksi hukum, karena status jabatan seharusnya dikaitkan dengan Pasal 3. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 tidak dapat ditafsirkan secara luas tanpa batas, melainkan harus merujuk pada parameter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mencakup tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Ia juga menyinggung adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak menimbulkan kerugian negara, tidak memberikan keuntungan bagi terdakwa, serta tidak mengganggu pelayanan publik. #hukum #keadilan #nadiemmakarim #korupsi #viral

Perbuatan yang harus dapat hukuman maksimal ! Advokat / konsultan Hukum Ahmad Junianto, S.H, M.H. #ajandassociates #jalanhukum #hukumperdata #kuhpbaru #CapCut

PART 2 Bedah Pasal-Pasal Kontroversial di KUHP dan KUHAP Terbaru 2026 #edukasihukum advokatmalang #pengacaradidik #pidana #pengacaraindonesia

⚖️ Jalur praperadilan dipandang perlu untuk diperluas sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. ⁉️ Perluasan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara serta menjamin agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara akuntabel, proporsional, dan berkeadilan. Apakah pembukaan jalur praperadilan yang lebih luas justru memperkuat keadilan, atau berpotensi menghambat proses penegakan hukum? Yuk Tulis Pendapatmu Dikolom Komentar⬇️⬇️⬇️ ________________________________________________ Konsultasi hukum bisa menghubungi: Instagram: miq_lawfirm WhatsApp: +62 813-4914-2024 www.miqlaw.com #hukumindonesia #edukasihukum #lawyer #hukum #fypp

“Tujuh klasifikasi bukti, bukan sekadar kategori, tapi peta kemenangan.” Di ruang sidang, bukti tidak berdiri sendiri. Ia diklasifikasikan, disusun, dan dihubungkan untuk membentuk keyakinan hakim. Satu jenis bukti bisa menguatkan. Jenis lain bisa meruntuhkan seluruh konstruksi. Masalahnya, banyak yang hanya mengumpulkan, tanpa memahami posisi dan kekuatannya. Padahal dalam praktik, perkara tidak dimenangkan oleh jumlah bukti, tetapi oleh bagaimana ia diklasifikasikan dan dimainkan. Karena satu celah dalam struktur bukti bisa mengubah arah putusan. Jangan hanya membawa bukti. Pastikan lawtizen membawa strategi yang membuatnya tak terbantahkan. Ingin Konsultasi di #SamuelMarpaungLawFirm? Hubungi +62-822-7775-3267 untuk mendapatkan layanan konsultasi onsite atau online! https://samuelmarpaunglawfirm.com/ #KontenHukum #EdukasiHukum #Pengacara #PengacaraIndonesia

Penjelasan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkama Agung) terkait bedanya Kuasa Hukum dengan Penashat Hukum…

Di tengah perdebatan publik mengenai tata kelola sumber daya alam, kelapa sawit kerap diidentikkan dengan sektor ekstraktif dan disamakan dengan pertambangan. Penyamaan ini muncul dalam berbagai diskursus kebijakan, termasuk dalam pembahasan regulasi dan tafsir Pasal 33 UUD 1945. Padahal, secara karakter produksi dan pendekatan ilmiah, sektor perkebunan memiliki perbedaan mendasar dengan sektor tambang. Menanggapi fenomena tersebut, Peneliti Pusat Riset Ekologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Ris. Ir. Chairil Anwar Siregar, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa kelapa sawit tidak tepat jika disamakan dengan pertambangan dalam perspektif akademis maupun konstitusional. Hal itu disampaikannya dalam wawancara podcast bersama Elshinta, Selasa (3/3). Lalu, apakah penyamaan sawit dengan tambang berpengaruh terhadap persepsi publik dan legitimasi industri sawit itu sendiri? Simak wawancara podcast bersama Peneliti Pusat Riset Ekologi BRIN Prof. Ir. Chairil Anwar Siregar hanya di Radio dan Youtube Elshinta. #podcast #podcastelshinta #brin #tambang #sawit

Kuota yang dibayar penuh secara sah menjadi hak milik warga negara, yaitu berupa hak milik digital dan tidak boleh diambil sewenang wenang dengan dalih sisa kuota hangus karna waktu" #konstitusi #judicialreview #lawyer

Pasal penipuan yang dulu dikenal sebagai Pasal 378 KUHP sebenarnya tidak hilang— di KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) ketentuannya diperbarui dan bergeser penomorannya. Intinya tetap sama: seseorang yang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau menyalahgunakan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dapat dipidana. Jadi yang berubah bukan esensi hukumnya, melainkan penyusunan ulang pasal dan sistem pidananya.

CONTOH PERANGKAT PERSIAPAN KEKUATAN BESAR: IJASAH PALSU! Mantan Wakil BSSN, Dharma Pongrekun bongkar perangkat yang dipersiapkan sebuah kekuatan besar di negeri ini untuk sebuah persiapan kekuasaan besar, Ijasah palsu katanya.. hmmm,,, Selengkapnya di Youtube Diskursus Net #KonfklikIran #TimurTengah #DharmaPongrekun #Geopolitik #DiskursusNetwork #OpenMinded